Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan pada penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan nilai 88,74 (Kualitas Tertinggi) - Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Berdasarkan Penilaian OMBUDSMAN Republik Indonesia Tahun 2022.

Balai Nikah KUA Bendosari di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan Pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, dengan mempelai bernama Agung dan Erika (Bertempat tinggal di Toriyo, Bendosari RT. 02 RW. 03).

Ijab-qabul dilaksanakan pada pukul 09.00 dan berjalan dengan khidmat.

Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2 MI

Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Oleh BP2 MI di Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo pada hari Kamis, 9 Maret 2023.

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo mendapat penghargaan sebagai Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja pelayanan untuk DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Prospera telah mengembangkan studi daya saing investasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab disparitas aliran investasi antar kabupaten / kota di Indonesia dan merumuskan kebijakan yang kontekstual untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi sektor swasta.

Keunikan dari penelitian ini adalah pemanfaatan machine learning untuk mengelompokkan kabupaten dan kota berdasarkan struktur ekonomi, geografi, dan demografinya. Proses pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengisolasi determinan eksogen dari pemilihan lokasi investasi sehingga memungkinkan peneliti untuk fokus mengidentifikasi faktor-faktor endogen, yaitu faktor yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah (state capacity) menjadi faktor pembeda yang paling dominan antara kabupaten/kota berkinerja optimal dan sub-optimal. Penelitian ini mengelompokkan 514 kabupaten/kota di Indonesia ke dalam lima klaster, di mana setlap klaster merepresentasikan struktur ekonomi, demografi, dan geografi yang berbeda. Analisis pada tahap awalini difokuskan pada Klaster 1 (The Services Hub) dan Klaster 2 (The Manufacturing Hub) karena dua klaster tersebut telah mewakili lebih dari 75 persen realisasi investasi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kapasitas pemerintah secara signifikan berasosiasi dengan disparitas realisasi investasi kabupaten/kota yang berada di dalam klaster yang sama. Temuan tersebut konsisten di semua klaster baik untuk PMA maupun PMDN. Dalam penelitlan ini, kapasitas pemerintah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk (1)menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) memobilisasi penerimaan; (3) menegakkan hukum/kontrak, dan (4) menjaga keamanan wilayah mereka. Selain kapasitas pemerintah, ditemukan bahwa infrastruktur dasar dan pendukung juga secara signifikan berasosiasi dengan disparitas realisasi investasi di Klaster 2 tetapi tidak di Klaster 1.

Untuk melengkapi analisis kuantitatif tersebut, dinilai panting untuk mendapatkan masukan dan pengetahuan praktis dari pemangku kepentingan yang lebih luas melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme bagaimana kapasitas pemerintah daerah mendorong realisasi investasi swasta di kabupaten/kota di Indonesia. Secara spesifik, FGD ini juga akan mengeksplorasi bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mereformasi perizinan berusaha dan meningkatkan iklim usaha di wilayahnya berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi. FGD ini juga diharapkan dapat memfasilitasi dialog lintas lembaga pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam peningkatan daya saing daerah di Indonesia.

FGD diharapkan dapat membantu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas aliran investasi di kabupaten/kota di Indonesia. Pada saat yang sama, FGD akan memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka koordinasi nasional-subnasional menuju kebijakan daya saing daerah yang sinergis dan kontekstual. FGD ini diharapkan dapat mendapatkan masukan multi dimensi dari peserta yang terdiri dari: (1) Pemerintah Daerah; (2) Sektor Swasta; (3) Akademisi.

Peserta FGD terdiri dari :
A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kedeputian V;
2. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,Kedeputian V;
3. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri,Kedepulian V;
4. Asisten Deputi Pengembangan lndustri,Kedeputian V;
5. Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kedeputian I;
6. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian VI;
7. Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kedeputian VI;

B. Sekretariat Kabinet

1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet

C. Kementerian Investasi / BKPM

1. Direktur Deregulasi Kementerian Investasi / BKPM

D. Pemerintah Daerah

1. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Lumajang
2. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Jember
3. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Jepara
5. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Klaten
6. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Tegal

Dalam rangka Studi Banding Persiapan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan sekaligus menggagas revisi Perda Penanaman Modal untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Cipta Kerja, Tim PANSUS VIII DPRD Kota Pekalongan beserta Kepala DPMPTSP dan Pejabat Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan Kunjungan Kerja ke Mal Pelayanan Publik Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022.

Rombongan ditemui oleh Kepala DPMPTSP beserta segenap pejabat dan karyawan-karyawati DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo di Aula Bhakti Wijaya, Gedung Mal Pelayanan Publik Lantai 2.

Grand launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo digelar, Kamis (25/8). Keberadaan MPP Sukoharjo sangat penting untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Kegiatan dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya, Pemkab Sukoharjo telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang merupakan salah satu dari sasaran reformasi birokrasi. Hal tersebut tertuang dalam misi pembangunan Pemkab Sukoharjo di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terutama pada misi yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.

Upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Pemkab Sukoharjo dan hasilnya sudah mulai terlihat dari beberapa capaian. Hal tersebut seperti terlihat, Pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mencapai 80,55 dengan kategori baik, Kedua, hasil penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2021 mencapai 3,62 dengan kategori baik, Ketiga, penghargaan tingkat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dari Ombudsman RI pada tahun 2021. Keempat, perangkat daerah atau unit kerja yang telah bergabung dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN) sudah mencapai 100 persen atau sebanyak 59 UPP dengan total sebanyak 808 jenis pelayanan, kelima top terpuji kompetensi inovasi pelayanan publik (KIPP) tahun 2022 untuk inovasi gerakan literasi Sukoharjo atau Gelis.

Etik Suryani melanjutkan bahwa tahapan pembangunan gedung MPP ini telah dapat diselesaikan pada tahun 2021 dengan menggunakan lahan seluas 3.600 meter persegi dan luas bangunan 2.620 meter persegi dengan anggaran yang bersumber dari APBD Sukoharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 21.457.336.000.

Tahapan persiapan untuk penyelenggaraan MPP juga telah selesai. Sedangkan tahapan soft launching telah dilaksanakan pada 2 Juni 2022 yang lalu.

MPP Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik guna meningkatkan daya saing global dengan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Saat ini telah bergabung 32 instansi dan 138 jenis layanan di MPP ini.

Keunggulan MPP Kabupaten Sukoharjo yaitu digitalisasi sistem pelayanan melalui sistem pelayanan perizinan online (Sipon) terintegrasi, dan kenyamanan dalam pelayanan melalui penyediaan gedung MPP yang modern dan sarana prasarana yang memadai dan layanan balai nikah.

Gedung pelayanan publik Sukoharjo diberi nama Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo. Penamaan ini mengambil dari bahasa sansekerta serta Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata Sevaka yang berarti melayani atau menghormati. Bhakti yang berarti perbuatan setia dan Wijaya yang berarti kemenangan.

Bupati Sukoharjo mengatakan dengan penamaan tersebut diatas diharapkan gedung MPP ini bisa melayani serta berbuat yang terbaik untuk masyarakat demi kejayaan atau kemenangan Sukoharjo pada khususnya dan umumnya.

Diharapkan juga dengan adanya MPP Sevaka Bhakti Wijaya Sukoharjo maka iklim investasi akan semakin meningkat dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo juga semakin meningkat pula.

"Saya berharap setelah pelaksanaan acara grand launching ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB maupun Pemerintah provinsi Jawa Tengah berkenan untuk terus melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kami. Sehingga penyelenggaraan MPP nantinya dapat berjalan dengan baikt tertib dan lancar sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat", ujarnya.

Dalam rangka pemaksimalan penggunaan website dan media sosial sebagai sarana publikasi dan promosi bagi Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan LPP Dian Nusantara Surakarta menyelenggarakan Pelatihan Komputer Program Optimalisasi Website Sebagai Media Publikasi OPD bagi Pegawai di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pelatihan Optimalisasi Website bagi Pegawai bertempat di LPP Dian Nusantara Surakarta, Jl. Ahmad Yani No. 329 Manahan, Surakarta Telp. 7470138. Sebagai Nara Sumber (Pengajar) adalah Sdr. Yabes Alfian Tambunan, Dosen Akademi Seni dan Desain Indonesia Surakarta (ASDI), dengan materi pada hari pertama yaitu Jurnalistik.

Pelatihan Optimalisasi Website diikuti oleh 48 ASN dari perwakilan setiap OPD, khususnya bagi ASN yang bertanggungjawab sebagai Admin Subdomain (website) perangkat daerah. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk Lab 1 ditempati oleh 24 orang dan untuk Lab 2 ditempati oleh 24 orang.

Menurut Direktur LPP Dian Nusantara Surakarta Bapak Edy Suwaras,SE.MM, pelatihan ini merupakan kelanjutan dari Pelatihan sebelumnya yang diadakan saat sebelum pandemi, yaitu Pelatihan Pemrograman Internet. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan penulisan berita di website, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengadakan Pelatihan Pengelola Website di LPP Dian Nusantara Surakarta. 

Direncanakan pelatihan berlangsung selama lima (5) hari, mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Diharapkan dengan telah dilaksanakannya pelatihan ini masing-masing Admin Subdomain dapat menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik yang baik dan lebih memaksimalkan Subdomain (website) OPD sebagai sarana informasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.

Dengan hormat kami laporkan hasil rapat koordinasi persiapan mengikuti Program "Investment Challenge (IC) 2022" yang diselenggarakan oleh KERIS JATENG sebagai berikut :

1. DASAR
   • Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua KERIS JATENG Nomor : 01/KERIS/II/20200 tertanggal 16 Februari 2022 perihal Surat Pemberitahuan Program Investment Challenge 2022 (IC 2022).
   • Disposisi Bupati Sukoharjo Nomor : 316 tertanggal 23 Februari 2022.
   • Surat Undangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/5/III/2022 tertanggal 8 Maret 2022.
2. PELAKSANAAN
   Hari / Tanggal : Rabu,  Maret  2022
   Waktu : Pukul 09.00-11.30 WIB
   Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo (Gedung Mal Pelayanan Publik Lantai 2)
3. HASIL / KESIMPULAN
   • Rapat dipimpin Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo, Dra. Sri Hartati.
   • Rapat dihadiri oleh perwakilan dari DPMPTSP, BAPPELBANGDA, DLH, DPUPR, Dinas Pertanian dan Perikanan, Disdagkop dan UKM, Dispernaker dan BUMDES Mangesti Sejahtera Desa Gentan-Baki.
   • Dari masukan Bappelbangda, diusulkan untuk mengajukan kembali Proposal Peluang Investasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Mojorejo, yang pada tahun 2021 ini masuk dalam 7 (tujuh) besar profil investasi yang dipilih oleh Tim Panelis CJPIC 2021 untuk dilakukan perbaikan agar masuk dalam kategori 5 (lima) besar terbaik.
   • Pada rapat koordinasi ini dipaparkan materi Menuju Kebangkitan  Ekonomi Desa Mandiri Sampah oleh Bp. Eko Daryanto, Sekretaris Desa Gentan sekaligus suami dari Ketua BUMDES Mangesti Sejahtera Desa Gentan (Ibu Nuzulia Huda Rohma, S.E.).
   • BUM Desa Mangesti Sejahtera Desa Gentan telah melakukan kerjasama dalam Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah dengan PIAT (Pusat Inovasi Agroteknologi) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sehingga unit-unit usaha di BUM Desa Gentan telah dilakukan kajian kelayakan.
   • Unit-unit Usaha di BUM Desa “ Mangesti Sejahtera Desa Gentan yang terkait dengan Agroteknologi diantaranya adalah :
     • Unit Usaha Bank Sampah Gelipah
     • Unit Usaha produksi tali gulung raffia
     • Unit Usaha Jasa Maklon Kantong Plastik HDPE
     • Unit Usaha Biodiesel dari Minyak Jelantah
     • Unit Usaha Budidaya Peternakan Maggot
     • Unit Usaha Pertanian Hidroponik
     • Unit Usaha Wisata Edukasi
   • Berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa untuk Program Investment Challenge 2022 (IC 2022) Kabupaten Sukoharjo akan mengirimkan abstraksi dengan tema Peluang Investasi Pabrik Daur Ulang Plastik di Desa Gentan.
   • Pengiriman Abstrak Profil Peluang Investasi paling lambat diterima oleh Tim Penilai IC 2022 pada tanggal 26 April 2022.

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.