DASAR HUKUM PELAYANAN PERIZINAN
Undang-undang
- UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.pdf
- UU No. 36 Thn 2009 ttg Kesehatan.pdf
- UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah.pdf
- UU 11 2020 Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah
- PP nomor 5 2021 (0)
- PP_24_2018_OSS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Perka BKPM
- No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal.pdf
- No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKPM No 5 Tahun 2013 tentang Pedoman tata cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal 1.pdf
Kepmen / Permen
- PMK No. 147 Tentang Perizinan Rumah Sakit
- PMK No 75 Th 2014 Tentang PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (Puskesmas)
- pmk no 56 Tahun 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN Rl NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
- Permenkes No 9 Thn 2014 Tentang Klinik
- Permendag RI No 77_MENDAG_PER_12_2013 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.pdf
- Permendag RI No 53-M-Dag-PER-8-2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.pdf
- Permen Perindustrian No 41_M-IND_PER_6_2008 tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industri izin Usaha Perluasan dan Tada Daftar Industri.pdf
- Permen Nakertrans No 12 Th 2013 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
- peraturan menteri kesehatan nomor 411 tahun 2010 tentang laboratorium klinik
- KMK No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal
- KepmenKes RI No. 544MENKESSKV2002 tentang Regristasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien
