Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian PANRB mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

Sebelumnya SKM diatur dalam peraturan Kep Menpan‚ KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud dan Tujuan penyusunan SKM untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah / pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Kuisioner SKM yang dilaksanakan di Ruang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo sejak Januari- Maret (triwulan I) tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang terdiri dari Izin Pekerjaan Umum 20 orang, Izin Parsosbud 50 orang dan Izin Perekonomian 30 orang.

Adapun hasil perolehan survey kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 adalah 85,45 katagori B (baik).