DPMPTSP Sukoharjo Ikuti FGD Daya Saing Investasi Daerah Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Prospera telah mengembangkan studi daya saing investasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab disparitas aliran investasi antar kabupaten / kota di Indonesia dan merumuskan kebijakan yang kontekstual untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi sektor swasta.

Keunikan dari penelitian ini adalah pemanfaatan machine learning untuk mengelompokkan kabupaten dan kota berdasarkan struktur ekonomi, geografi, dan demografinya. Proses pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengisolasi determinan eksogen dari pemilihan lokasi investasi sehingga memungkinkan peneliti untuk fokus mengidentifikasi faktor-faktor endogen, yaitu faktor yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah (state capacity) menjadi faktor pembeda yang paling dominan antara kabupaten/kota berkinerja optimal dan sub-optimal. Penelitian ini mengelompokkan 514 kabupaten/kota di Indonesia ke dalam lima klaster, di mana setlap klaster merepresentasikan struktur ekonomi, demografi, dan geografi yang berbeda. Analisis pada tahap awalini difokuskan pada Klaster 1 (The Services Hub) dan Klaster 2 (The Manufacturing Hub) karena dua klaster tersebut telah mewakili lebih dari 75 persen realisasi investasi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kapasitas pemerintah secara signifikan berasosiasi dengan disparitas realisasi investasi kabupaten/kota yang berada di dalam klaster yang sama. Temuan tersebut konsisten di semua klaster baik untuk PMA maupun PMDN. Dalam penelitlan ini, kapasitas pemerintah didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk (1)menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik; (2) memobilisasi penerimaan; (3) menegakkan hukum/kontrak, dan (4) menjaga keamanan wilayah mereka. Selain kapasitas pemerintah, ditemukan bahwa infrastruktur dasar dan pendukung juga secara signifikan berasosiasi dengan disparitas realisasi investasi di Klaster 2 tetapi tidak di Klaster 1.

Untuk melengkapi analisis kuantitatif tersebut, dinilai panting untuk mendapatkan masukan dan pengetahuan praktis dari pemangku kepentingan yang lebih luas melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme bagaimana kapasitas pemerintah daerah mendorong realisasi investasi swasta di kabupaten/kota di Indonesia. Secara spesifik, FGD ini juga akan mengeksplorasi bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mereformasi perizinan berusaha dan meningkatkan iklim usaha di wilayahnya berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi. FGD ini juga diharapkan dapat memfasilitasi dialog lintas lembaga pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam peningkatan daya saing daerah di Indonesia.

FGD diharapkan dapat membantu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas aliran investasi di kabupaten/kota di Indonesia. Pada saat yang sama, FGD akan memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka koordinasi nasional-subnasional menuju kebijakan daya saing daerah yang sinergis dan kontekstual. FGD ini diharapkan dapat mendapatkan masukan multi dimensi dari peserta yang terdiri dari: (1) Pemerintah Daerah; (2) Sektor Swasta; (3) Akademisi.

Peserta FGD terdiri dari :
A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Kedeputian V;
2. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,Kedeputian V;
3. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri,Kedepulian V;
4. Asisten Deputi Pengembangan lndustri,Kedeputian V;
5. Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kedeputian I;
6. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kedeputian VI;
7. Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kedeputian VI;

B. Sekretariat Kabinet

1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet

C. Kementerian Investasi / BKPM

1. Direktur Deregulasi Kementerian Investasi / BKPM

D. Pemerintah Daerah

1. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Lumajang
2. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Jember
3. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Jepara
5. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Klaten
6. Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Tegal